BUNGODAERAHEKONOMI

Jalinsum Jambi – Sumbar Putus Total, Pengendara Diminta Cari Jalan Alternatif

×

Jalinsum Jambi – Sumbar Putus Total, Pengendara Diminta Cari Jalan Alternatif

Sebarkan artikel ini
jalan putus

SEJAMBI.ID – Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Penguhubung Provinsi Jambi – Provinsi Sumbar putus total di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Minggu (2/3/25).

Putusnya jalan tersebut akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir yang mengguyur hujan. Akibatnya, aliran sungai yang berada di sekitar lokasi meluap dan mengakibatkan banjir.

Kepala BPDB Bungo, Zainadi saat dikonfirmasi membenarkan putusnya jalan nasional tersebut akibat banjir sehingga saluran air yang berada dibawah jalan tidak sanggup menampung derasnya air. Sehingga air memotong jalan hingga terputus total.

“Itu air sungai kecil yang banjir, polongan ada tapi mungkin kecil sehingga tidak cukup menampung debit banjir yang tinggi,” ujar Zainadi.

Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi kepada pihak Balai yang bertanggung jawab terhadap jalan tersebut. Langkah awal, BPBD Bungo juga sudah turun ke lokasi kejadian dan melakukan pemasangan garis batas aman.

“Jalan ini merupakan tanggung jawab PJN Nasional, kami sudah menghubungi dan pihak PJN sudah menuju ke lokasi kejadian,” tuturnya.

Hingga kini jalan tersebut sama sekali tidak bisa dilalui, Zainadi menghimbau kepada pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif, seperti melalu jalur Sangir, Solok Selatan atau bagi kendaraan kecil bisa melewati jalur alternatif di wilayah Sumber Sari hingga keluar di Simpang Rantau Ikil.

“Kami belum mengetahui apakah pihak PJN nanti membangun jalur darurat sementara atau langsung melakukan pengerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kabupaten Bungo, Muhammad Zen saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa pihaknya belum mengambil tindakan untuk antisipasi macet atau pengarahan kepada pengguna jalan untuk menggunakan jalan alternatif.

Dishub Bungo akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak PUPR Bungo dan Balai Provinsi untuk mengambilan langkah selanjutnya.

“Inikan tanggung jawab nasional, jadi kami koordinasi dulu sebelum mengambil tindakan. Nanti biar tidak salah karena itu bukan wewenang kami,” kata M. Zen. (cr1)